Kenapa Hanya IPB?
Peluang pos kementerian pertanian, tampaknya menjadi “tradisi” yang belum lepas dimandatkan kepada Institut Pertanian Bogor (IPB). Setidaknya, dalam tiga masa pemerintahan terakhir, jabatan menteri pertanian (Mentan), selalu diamanahkan kepada orang IPB. Pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, jabatan Mentan disandang oleh Prof Bungaran Saragih, guru besar IPB. Kemudian, pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kabinet Indonesia Bersatu I 2004-2009, jabatan itu diberikan kepada Dr Anton Apriyantono, juga pengajar di IPB. Kini, pada masa bakti lima tahun kedua sekaligus terakhir SBY yang kembali terpilih menjadi Presiden RI 2009-2014, jabatan Mentan dipercayakan kepada Ir Suswono, MMA, lulusan IPB yang juga pernah mengajar di almamaternya itu, dan lima tahun terakhir menjadi anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Politisi yang menjabat juga salah satu pendiri Partai Keadilan (PK) tahun 1998, dan PKS tahun 2002 itu, selama di Senayan (2005-2009) duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pangan.
Lulus Program S1 Sosial Ekonomi Peternakan IPB (1984), pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah (Jateng) 20 April 1959 itu, melanjutkan Program S2 Magister Manajemen Agribisnis IPB (2004), dan kini sedang dalam proses menyelesaikan Program S3 Doktor Manajemen Bisnis IPB (kandidat doktor), sosok Suswono tak lepas dari masalah pertanian.
Masyarakat berharap Deptan mampu mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Setiap daerah mempunyai keunggulan masing-masing. Keunggulan tersebut diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Di samping itu, Deptan juga diharapkan dapat mempertahankan swasembada beras nasional. Caranya yakni dengan meningkatkan produksi beras. Saat ini rata-rata produksi beras dalam negeri 5 ton per hektare. Ke depan diharapkan setiap hektare mampu menghasilkan sedikitnya 10 ton. masyarakat juga berharap Deptan dapat memperbaiki infrastruktur pertanian, agar sektor ini dapat terus menggeliat serta menjadi pelaku utama pembangunan nasional. Berikutnya, Deptan diharapkan mampu meningkatkan nilai tukar petani, agar kesejahteraan petani mengalami peningkatan. Selanjutnya, Deptan diminta untuk membuat kebijakan yang melindungi petani dengan cara mewujudkan subsidi untuk pelaku usaha pertanian.
yoga-kartika 